UU Ciptaker, Pengusaha Tak Bisa Hati PHK Karyawan

UU Ciptaker, Pengusaha Tak Bisa Hati PHK Karyawan

JAKARTA – UU Cipta Kerja (Ciptaker) diduga memudahkan pengusaha atau perusahaan untuk mem-PHK karyawan seenaknya. Isu ini dibantah oleh Menteri Koordinator (Menko) Tempat Perekonomian Airlangga Hartarto.

Airlangga mengatakan, tidak semudah itu pengusaha bisa melakukan PHK dengan hadirnya UU Ciptaker.

Mengucapkan Juga: Atasi Pengangguran, UU Ciptaker Bisa Serap 2, 5 Juta Tenaga Kerja Baru

“Saya juga menyampaikan bahwa PHK itu adalah langkah terakhir, tidak ada yang suka PHK, para pengusaha pun tidak sering PHK, ” ungkap Airlangga di dalam video virtual di Jakarta, Selasa (13/10/2020).  

Dengan adanya UU ini, PHK berlaku kalau perusahaan rugi, atau bangkrut. “Jadi kalau dalam tanda petik perusahaan bangkrut, mereka baru mampu melakukan PHK, ” tandasnya.

Baca Juga: Antisipasi Demo UU Ciptaker di Jakarta, 11 Titik di Bekasi Disekat

Berbicara perkara objektif keuntungan, lanjut Airlangga, supaya usahanya bisa survive, pemerintah sudah banyak melakukan kebijakan-kebijakan untuk mendukung agar pengusaha tidak melakukan PHK.  

Dalam kesibukan program pemulihan ekonomi, pemerintah merelaksasikan non-performing loan dan perusahaan bisa melakukan restructuring.

“Bahkan pemerintah melalui Menteri Keuangan menurunkan dana di bank, termasuk Himbara dan Perbanas, memberikan jaminan supaya perusahaan tidak bangkrut, ” tukasnya.

(kmj)