UMP 2021 Tak Naik, Hati-Hati Gaya Beli Makin Lesu

UMP 2021 Tak Naik, Hati-Hati Gaya Beli Makin Lesu

JAKARTA kacau Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah telah menerbitkan Surat Edaran (SE) yang ditujukan kepada Gubernur se-Indonesia. Di mana, dalam SE itu menyatakan Upah Minimum tahun 2021 tidak berubah.

Menanggapi hal tersebut, Pengamat Ekonomi Bhima Yudhistira mengatakan, jika risiko minimum tidak naik maka hasil ke daya beli buruh akan sulit pulih dalam waktu cepat. Padahal fungsi upah minimum tersebut untuk perlindungan bagi pekerja pertama dari kalangan yang paling lembah.

  Baca juga: UMP Tahun Depan Tak Naik, Pemimpin Buruh: Perlawanan Semakin Mengeras

“Jadi dengan tekanan ekonomi seperti saat ini, sepatutnya pemerintah mendorong kenaikan upah minimum. Persoalan besaran kenaikan tentu kudu mempertimbangkan indikator ekonomi dan konvensi tripartit dimana pemerintah berfungsi sebagai mediator, ” kata Bhima zaman dihubungi, Jakarta, Rabu (28/10/2020).

Menurut dia sejauh ini pemerintah melalui kementerian tenaga kerja berpihak kepada pengusaha serta tidak memposisikan diri sebagai perantara antara kepentingan pengusaha dan praktisi. Sebelumnya sudah keluar adanya Surat Edaran Menaker Nomor M/6/HI. 00. 01/V/2020 membuka peluang THR tak dibayar tepat waktu oleh pengusaha.

  Menyuarakan juga: UMP 2021 Tidak Naik Instrumen Bantu Perusahaan, Buruh Bisa BLT

“Kado lain bagi pekerja adalah UNDANG-UNDANG Cipta Kerja dimana banyak sah pekerja yang berkurang dan meluluskan ketidakpastian kerja (job uncertainty), ” ungkap Bhima. Jadi kalau saat ini ditambah upah minimum tidak naik, maka ini strategi yang lengah untuk perlindungan pekerja dan pemulihan ekonomi.

Logikanya, sambung Bhima, upah minimum berniat untuk melindungi buruh yang rentan. Sementara pemerintah proyeksikan inflasi tahun 2020 dikisaran 3%. Kalau inflasi naik, tapi upah minimum tidak naik maka pekerja rentan akan anjlok daya beli nya. “Ini berpengaruh pada konsumsi agregat tahun 2021. Konsumsi punya peran penting pada PDB, sehingga diproyeksikan ekonomi masih akan alami kontraksi, ” jelas dia.

  Baca juga: Tak Naik, Berikut Daftar Lengkap UMP 2021 di 34 Provinsi

Harusnya pemerintah belajar daripada negara lain, di AS selalu negara yang kapitalis liberal, kepala Trump sedang perjuangkan kenaikan risiko minimum federal sebesar USD15 mulai jam. “Indonesia kan negara pancasilais, harusnya ada keberpihakan yang bertambah besar bagi pekerja rentan khususnya dalam menghadapi masa pandemi serta resesi ekonomi, ” imbuh dia.

Dia meminang apakah bantuan sosial bisa menggantikan tidak naiknya upah minimum? Jawabannya tidak bisa. Masalah utama terletak pada rendahnya belanja jaminan sosial dari PDB yang hanya 2, 1%. ” Jauh dibawah negeri tetangga. bahkan timor leste mempunyai 13, 8% dari PDB. Sebab karena itu kesimpulannya tetap harus didorong kenaikan upah minimum, ” jelas dia.

(rzy)