Tax Amnesty Rawan Pencucian Kekayaan Lintas Negara

tax-amnesty-rawan-pencucian-uang-lintas-negara-1

JAKARTA – Agenda pembentukan tax amnesty jilid II membuat banyak penolakan dari sebanyak pihak. Pengamat Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira menyebut, pemulihan ekonomi tidak harus dengan tax amnesty.

Menurutya pengampunan pajak atau tax amnesty yang masih dalam status rencana ini dinilai dapat menimbulkan dampak minus terhadap pemulihan ekonomi. Dalam mana disituasi pandemi Covid-19 sudah banyak terjadi pembilasan uang atas tindak kebusukan korupsi.

“Dari hal itu, pemberian pengampunan pajak atau tax amnesty dapat dijadikan juru bicara untuk pencucian uang lintas Negara, ” kata dia, Rabu (26/5/2021).

Selain itu, Bhima menentang adanya tax amnesty jilid II ini karena dalam periode 2018-2021 tidak terbukti meningkatkan penerimaan pajak masa panjang. Rasio pajak atau rasio penerimaan pajak kepada PDB bukannya naik akan tetapi justru merosot hingga mencapai angka 8, 3%.

Baca Serupa:   Heboh Tax Amnesty Jilid II, Sri Mulyani Minta Ditjen Pajak Kerjakan Ini

“Berarti ada yang tak beres dengan tax amnesty, ” jelas dia.

Bhima melihat situasi negatif lain dari tax amnesty ini adalah keyakinan pembayar pajak yang sanggup turun. Kendatinya, tax amnesty diberikan sekali sesuai jaminan pemerintah tahun 2016. Kalau periode tax amnesty sudah usai, maka selanjutnya penegakan aturan perpajakan.

Baca Juga:   Wacana Tax Amnesty Jilid II, Lebih Banyak Untungnya atau Rugi?

Perlu diketahui, sebelumnya Indonesia sudah pernah melakukan tax amnesty pada 2016 silam. Di mana Pemerintah sudah memberikan berbagai fasilitas kepada pembayar pajak dengan mengikuti tax amnesty. Seperti penghapusan sanksi administratif, ditiadakannya pemeriksaan pajak, penghapusan pajak tertuang, sampai pada pelepasan pemeriksaan. Namun di tahun ini akan ada teristimewa reformasi sistem perpajakan.