SMS Pinjaman Online Berseliweran, UNDANG-UNDANG Perlindungan Data Harus Ada

sms-pinjaman-online-berseliweran-uu-perlindungan-data-harus-ada-1

JAKARTA – Intimidasi dari SMS blast permohonan pinjaman atau penipuan asing semakin mudah masuk ke nomor handphone masyarakat. Bervariasi upaya pihak berwenang tak cukup serius menghentikannya.

Menyikapi hal tersebut, Pengamat Ekonomi Indef Nailul Huda menegaskan, masalah menyesatkan krusial dari kejahatan SMS gelap adalah kosongnya sistem perundangan mengenai perlindungan data pribadi.

Menyuarakan Juga:   Resmikan Creative Centre, Ridwan Kamil Harap Pemuda Bogor Lahirkan Susunan Bernilai Ekonomi

Menurutnya, kekosongan berpengaruh pada minimnya perlindungan pada masyarakat apabila data kita diperjualbelikan oleh pihak ketiga.

“Kasus-kasus jual beli data akhirnya marak terjadi karena semuanya bermuara pada jaminan keamanan masukan pribadi oleh pemerintah, ” ujar Huda saat dihubungi Okezone di Jakarta, Sabtu (5/6/2021).

Baca Juga:   Masyarakat Diimingi-imingi Investasi Online, Ridwan Kamil Minta OJK-BI Menggalakkan Edukasi Keuangan Digital

Oleh sebab itu, sejatinya yang harus dibenahi adalah masalah kekosongan hukum ini terlebih zaman. “Baru setelah itu kita bisa memberantas praktik-praktik penipuan melalui SMS, pinjol gelap, hingga penjualan data, ” tambahnya.

Tempat juga menyayangkan, seharusnya pemerintah bisa mencontoh negara lulus yang sudah aware kepada data pribadi masyarakat. “Sedangkan untuk Indonesia, saya mengalami belum ada perhatian ke sana dari stakeholders, ” katanya.

(fbn)