Perolehan PNS Naik Bikin Belanja Pegawai Naik 8, 4% pada 2019

Perolehan PNS Naik Bikin Belanja Pegawai Naik 8, 4% pada 2019

JAKARTA  – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa keterangan keuangan pemerintah pusat (LKPP) 2019. Hasilnya, BPK memberikan opini Biasa Tanpa Pengecualian (WTP) kepada laporan keuangan pemerintah.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan berdasarkan LKPP 2019, realisasi belanja pegawai mencapai Rp376, 07 triliun mencapai 98, 56% daripada jumlah yang dianggarkan dalam APBN 2019 sebesar Rp 381, 56 triliun. Adapun realisasi tersebut naik 8, 41% jika dibandingkan realisasi 2019 Rp 346, 89 triliun.

“Realisasi belanja personel yang mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 pertama disebabkan karena adanya kenaikan perolehan pokok sebesar 5%, dan penyesuaian dan pemberian Tunjangan Kinerja di dalam pegawai/ASN/TNI/POLRI di Kementerian Negara/Lembaga, ” ujar Agung di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (14/7/2020).

Baca Juga:   Virus Corona Ganggu Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2020 

Dia merinci belanja personel tersebut paling banyak untuk belanj pensiun dan uang tunggu PNS sebesar Rp119, 48 triliun, naik 8, 41% dari realisasi 2018 yang sebesar Rp110, 21 triliun.

Selanjutnya, bayaran pegawai tersebut juga diperuntukan gaji dan tunjangan PNS sebesar Rp 85, 31 triliun. Disusul sebab gaji dan tunjangan TNI & Polri sebesar Rp61, 40 triliun dan tunjangan khusus dan biaya pegawai transito sebesar Rp 83 triliun.

“Ada juga belanja untuk gaji & tunjangan pejabat negara sebesar Rp 1, 01 triliun selama 2019, naik 47, 08% dibandingkan realisasi 2018 yang hanya Rp 687, 7 miliar, ” katanya

Baca Juga:   Ada 13 Masalah dalam Laporan Keuangan Pemerintah, Ini Daftarnya 

Sementara gaji dokter pegawai tidak tetap (PTT) sebesar Rp66, 69 miliar, justru turun 53, 49% dipadankan realisasi tahun sebelumnya yang mencapai Rp143, 44 miliar.

Selain itu, kenaikan bayaran juga karena adanya kebijakan mas Tunjangan Hari Raya (THR), sejalan dengan pelaksanaan agenda reformasi birokrasi dan upaya menjaga tingkat ketenteraman aparatur negara, serta adanya kenaikan tarif dan dasar perhitungan jaminan kesehatan yang ditanggung pemerintah.

(dni)

Loading…