Penuh Rumah Bersubsidi Tak Laik Fungsi, Pengembang Ditegur

banyak-rumah-bersubsidi-tak-laik-fungsi-pengembang-ditegur-1

JAKARTA – Pengembang rumah bersubsidi diingatkan soal status rumah yang dibangun. Pasalnya, masih ada pengembang tempat bersubsidi yang tidak mematuhi kualitas bangunan dengan tidak mengantongi sertifikat laik fungsi (SLF).

“Padahal sertifikat ini penting jadi dasar pelaksanaan akad pengaruh, ” kata Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Ijmal dan Perumahan Rakyat (PUPR) Eko D Heripoerwanto, dikutip dari Antara, Selasa (15/6/2021).

Beberapa hal tidak diterbitkan SLF ini terpaut dengan sejumlah temuan seolah-olah ketersediaan air minum, jaringan listrik dan utilitas dalam perumahan yang dibangun para pengembang, bahkan ada temuan rumah yang belum dialiri listrik serta jauh dibanding angkutan umum.

Baca Juga:   Guyur Pasar Properti, BSI Dapat Kuota FLPP 14. 100 Unit

Terkait temuan itu, Eko mengatakan pengembang kudu mematuhi kebijakan pemerintah wilayah untuk memastikan hunian sumbangan yang dibangunnya memenuhi penopang kelayakan.

Eko menyebutkan bahwa hasil temuan BPK, BPKP, dan Itjen Kementerian PUPR ditemukan masih adanya rumah KPR bersubsidi yang tidak sesuai kaidah ruang/perizinan.

Temuan lain, terkait bank pelaksana seperti keterlambatan penyaluran subsidi bantuan uang muka, keterlambatan penyetoran dana bergulir, tarif dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), serta adanya dua unit rumah KPR subsidi digabung menjadi mulia rumah.

Baca Juga:   Bank Diminta Percepat Penyaluran FLPP, Kalau Masih Sedikit Mampu Dialihkan

“Terkait dengan masih adanya rumah bersubsidi yang diperjualbelikan atau disewakan sebelum lima tahun, perbankan semestinya pula bisa lebih menyosialisasikan tentang syarat huni rumah bersubsidi kepada calon debitur MBR, ” tegas Eko.

Pemerintah sendiri menyediakan fasilitas subsidi dalam tarikh anggaran 2021 meliputi FLPP sebanyak 157. 500 unit senilai Rp16, 66 triliun, subsidi bantuan uang muka (SBUM) senilai Rp630 miliar, Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) 39. 996 unit senilai Rp1, 6 triliun, dan Tapera sebab dana masyarakat untuk 25. 380 unit senilai Rp2, 8 triliun