Digitalisasi, Pengawasan BBM Subsidi Diminta Diperkuat

JAKARTA porakporanda Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) diminta untuk meningkatkan perlindungan dan turun ke lapangan dalam tugasnya mengamankan BBM subsidi di masyarakat.

“BPH Migas selalu harus mengoptimalkan kinerja secara memanfaatkan ilmu pengetahuan serta teknologi (iptek) untuk melayani pengawasan BBM subsisi terutama Solar yang cukup merawankan penyelewengan, ” kata Direktur Eksekutif Pusat Studi Kebijaksanaan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria dalam webinar bertajuk Menelisik Bisnis BBM Solar dalam Indonesia, Kamis (8/4/2021).

Menurutnya, selisih harga Solar subsidi dan nonsubsidi cukup besar, sehingga membuahkan banyak oknum pemburu bunga yang mencoba mencari jarak untuk menyelewengkan BBM subsidi ke pihak lain yang tak berhak.

“Tentunya juga untuk menangguk untung sebesar-besarnya, ” cakap dia.

Baca Juga:   Digitalisasi, Ahok Sebut Penyaluran BBM Tidak Terganggu

Seperti diketahui, kuota BBM Solar tahun 2021 sebesar 15 juta kilo liter (KL). Tahun 2020 sebesa 35 juta KL dan tahun 2019 sebesar 38 juta KL. “Distribusi BBM subsidi itu harus diawasi dan diamankan, pertama oleh BPH Migas beriringan aparat penegak hukum yang ada, ” kata Sofyani.

Dengan optimalisasi iptek dan jaringan serta sinergi dan persekutuan dengan para pemangku keinginan lainnya, dia optimis, pengamanaan BBM subsidi termasuk solar bisa dioptimalkan lagi.

“Selanjutnya, sistem digitalisasi dalam distribusi BBM termasuk Solar harus dioptimalkan. Dengan begitu, seluruh BBM dengan dikeluarkan atau dikonsumsi oleh masyarakat atau badan usaha akan tercatat dengan sah. Ini tantangan bagi kita semua terutama BPH Migas, ” ujar Sofyano.