Demi Keselamatan, KAI Tutup 124 Perlintasan Sebidang Liar

Demi Keselamatan, KAI Tutup 124 Perlintasan Sebidang Liar

JAKARTA PT Kereta Api Indonesia (Persero) menilai keselamatan di perlintasan sebidang merupakan tanggung jawab bersama. Per Oktober 2020, KAI telah menutup 124 perlintasan sebidang liar dengan tujuan untuk normalisasi jalur KA dan peningkatan keselamatan perjalanan KA.

VP Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan, sampai saat ini KAI mencatat terdapat 3. 124 perlintasan sebidang resmi dan 1. 556 perlintasan tidak resmi atau kasar.

“Kami mengharapkan dukungan dari berbagai pihak agar keselamatan di perlintasan sebidang kereta api dapat tercipta, ” ujar Joni dalam masukan tertulis, Minggu (11/10/2020).

Baca Juga:   Bos KAI Curhat Setiap Hari Melihat Cash Flow, Masih Aman?

Joni menilai ada tiga unsur untuk menghadirkan keselamatan di perlintasan sebidang yaitu lantaran sisi infrastruktur, penegakan hukum, dan budaya.

Di bagian infrastruktur, evaluasi perlintasan sebidang kudu dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan KAI dan pihak terkait yang lain secara berkala. Berdasarkan hasil evaluasi tesebut, perlintasan sebidang dapat dibuat tidak sebidang, ditutup, ataupun ditingkatkan keselamatannya. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang antara Jalur Andong Api dengan Jalan pasal 5 dan 6.

Perlintasan sebidang seharusnya dibuat tidak sebidang yaitu menjadi flyover dan underpass untuk meningkatkan keselamatan perjalanan MORAL dan pengguna jalan. Langkah asing selanjutnya yakni dengan menutup perlintasan sebidang yang tidak berizin ataupun liar. Yang terakhir peningkatan keselamatan dengan pemasangan Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang dan disertai dengan penerapan Perlengkapan Jalan.

Baca Juga:   Tak Disangka, Investasi Jalur Ganda KA Cirebon-Jombang Sebesar Ini

Peningkatan dan pengelolaan perlintasan sebidang tersebut dilakukan oleh penanggung tanggungan jalan sesuai klasifikasinya seperti Gajah untuk jalan nasional, Gubernur untuk jalan provinsi, dan Bupati/Walikota buat jalan kabupaten/kota dan jalan desa. Hal ini sesuai dengan PM Perhubungan No 94 Tahun 2018 pasal 2 dan 37.

“KAI bersama pemerintah terus bersinergi untuk meningkatkan keselamatan pada perlintasan sebidang melalui berbagai cara, ” kata dia.