Data Daftar Utang Pemerintah di BUMN Rp108, 4 Triliun, Bisa Bayar Enggak Ya?

Data Daftar Utang Pemerintah di BUMN Rp108, 4 Triliun, Bisa Bayar Enggak Ya?

JAKARTA – Utang pemerintah menjadi pembicaraan dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi VI DPR MENODAI dengan beberapa Badan Usaha Hak Negara (BUMN). Satu per satu direksi BUMN mengadukan persoalan keuangannya ke wakil rakyat yang membidangi BUMN, perindustrian, dan perdagangan itu.

Paling tidak, sudah ada 10 BUMN yang mengungkapkan piutang mereka yang hingga kini belum dibayar pemerintah melalui Departemen Keuangan (Kemenkeu). Mulai dari BUMN migas, BUMN Karya hingga PLN.

Baca Selalu: Utang ke BUMN Rp108, 48 Triliun, Sri Mulyani Diminta Tak Ulur Pembayaran

Berikut adalah fakta mengenai utang pemerintah kepada BUMN yang dirangkum Okezone:

satu. Utang Tembus Rp108, 4 Triliun

Staf Istimewa Menteri BUMN Arya Sinulingga merekam total utang pemerintah terhadap perusahaan pelat merah telah mencapai Rp108, 48 triliun. Adapun utang itu berasal dari tujuh perusahaan.

“Jadi pemerintah punya utang kepada BUMN totalnya sebesar Rp108, 48 triliun, ” kata Arya dalam diskusi online di Jakarta, Jumat (5/6/2020).

2. Pencairan Utang dalam Cara

Arya menekankan, pencairan utang pemerintah yang dikasih kepada tujuh BUMN tersebut bukanlah suntikan modal maupun anggaran buat pemulihan ekonomi. Uang tersebut adalah pembayaran utang yang akan dicairkan oleh pemerintah kepada BUMN.

Arya Sinulingga menyebut bahwa pencairan utang pemerintah kepada kongsi BUMN masih dalam proses. Pihaknya pun belum bisa memastikan surat pencairan ini bisa mulai dikerjakan.

Baca Serupa:   Sri Mulyani Cari Utang Rp812 Triliun, Dipakai Erick Thohir Rp108 Triliun untuk BUMN 

3. Pinjaman Terbesar ke Pertamina

BUMN Migas itu terekam memiliki piutang ke pemerintah sebesar Rp96, 53 triliun. Utang itu merupakan jumlah subsidi bahan mengobarkan minyak (BBM) jenis solar & kompensasi selisih harga jual premium.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan besaran utang tersebut merupakan akumulasi dari pinjaman pada 2017 sebesar Rp20, 78 triliun, pada 2018 Rp44, 85 triliun, dan pada 2019 Rp30, 86 triliun.

Pemerintah rencananya akan melunasi utang tersebut dalam dua tahap. Berdasarkan surat Menteri Keuangan (Menkeu), pemerintah bakal membayar utang sebesar Rp45 triliun pada tahun ini. Adapun sisanya sebesar Rp51, 53 triliun bakal dibayarkan pada tahun berikutnya.

Nicke mengatakan pihaknya memerlukan pencairan utang tersebut guna menopang keuangan perusahaan di tengah pandemi corona (Covid-19). Hal itu pasal bisnis Pertamina mengalami penurunan. Salah satunya penjualan bahan bakar yang anjlok sejak virus corona merembet di Indonesia.

Loading…