Belanja Pemerintah Rp607 Triliun, Menperin: Bisa Dibayangkan Beli Keluaran dalam Negeri

belanja-pemerintah-rp607-triliun-menperin-bisa-dibayangkan-beli-produk-dalam-negeri-1

JAKARTA – Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengungkapkan bahwa daya belanja pemerintah maupun awak usaha nasional sangat gembung untuk dapat dibelanjakan produk dalam negeri . Diharapkan pengunaan belanja pada produk lokal mampu membangkitkan kembali gairah jalan bagi para pelaku industri di tanah air

“Manfaatnya antara asing dapat menghemat devisa negeri, mengurangi ketergantungan terhadap produk impor, meningkatkan kesempatan kerja, dan meningkatkan utilisasi pabrik nasional, ” tuturnya.

Adapun potensi belanja barang dan belanja modal pemerintah pusat pada tahun 2021 mencapai Rp607, 7 triliun. Jumlah tersebut semestinya mampu dioptimalkan sebagai peluang terhadap penyerapan produk dalam daerah.

Mengucapkan Juga:   Menko Luhut ke Jokowi: Lapor Pak, BPKP Audit Kementerian

”Dapat dibayangkan jika separuhnya saja berharta diserap oleh industri dalam negeri, maka industri di negeri dipastikan dapat berkembang pesat, ” ungkap Agus.

Apalagi, Presiden Joko Widodo kerap mendahulukan agar anggaran pemerintah mampu diprioritaskan untuk belanja buatan dalam negeri. Dukungan ini diperkuat melalui penerbitan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tim Nasional P3DN, yang diketuai sebab Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, dan beranggotakan seluruh Menteri dan Besar Lembaga.

“Saya sendiri sebagai Menteri Perindustrian ditunjuk Bapak Presiden sebagai Ketua Harian, ” imbuhnya.

Menangkap Juga:   Boikot Menggema, Ini Daftar Produk Israel di Indonesia

Tim Nasional P3DN memiliki tugas-tugas di antaranya memantau penggunaan produk di dalam negeri sejak tahap perencanaan, melakukan koordinasi dan pertimbangan terhadap pelaksanaan tugas Tim P3DN, melakukan promosi serta sosialisasi mengenai produk di dalam negeri, mengawasi implementasi korespondensi nilai TKDN, dan mengoordinasikan penyelesaian masalah yang muncul terkait penghitungan nilai TKDN.

“Selain itu, Undang-undang Nomor 3 Tarikh 2014 tentang Perindustrian memercayakan pemberdayaan industri dalam negeri melalui peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Yang perlu saya garis bawahi dalam peraturan ini di antaranya adalah Pasal 86 dengan mengatur bahwa produk di dalam negeri wajib digunakan oleh lembaga negara, kementerian, institusi pemerintah nonkementerian, termasuk dasar kerja perangkat daerah, ” paparnya.