Ancaman PHK, PHRI Minta BLT Subsidi Gaji untuk Pelaku Hotel dan Restoran

ancaman-phk-phri-minta-blt-subsidi-gaji-untuk-pekerja-hotel-dan-restoran-1

JAKARTA – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jakarta memahami dan menanggung kebijakan pemberlakuan pembatasan kesibukan masyarakat ( PPKM ) darurat yang diambil pemerintah dalam mengikhtiarkan COVID-19, namun mengharapkan kurang stimulus.

“Dengan memperhatikan kondisi Ibu Praja akibat dari dampak pandemi COVID 19, kami sangat prihatin dan kami betul paham serta mendukung bervariasi langkah strategis yang dilakukan pemerintah baik pemerintah induk maupun pemerintah DKI Jakarta. Namun demikian ada kurang isu yang kami rekomendasikan, ” kata Ketua PHRI Jakarta Sutrisno Iwantono di Jakarta, Jumat (2/7/2021).

Iwantono mengatakan PPKM darurat berdampak terhadap bisnis perhotelan dan restoran. Dengan pemberlakuan PPKM darurat di tanggal 3–20 Juli 2021, diperkirakan akan terjadi penurunan tingkat hunian dari rata–rata saat ini 20–40 obat jerih menjadi 10–15 persen pada hotel nonkarantina.

Baca Juga:   6 Bantuan Cair yang saat PPKM Darurat, Bansos Tunai hingga BLT UMKM 

Selain itu ada pengembalian simpanan atas pembatalan kegiatan pertemuan atau resepsi pernikahan serta menurunnya pendapatan restoran.

“Terhadap dampak yang ditimbulkan tersebut, tentunya menetapkan dukungan dan stimulus ataupun peringanan yang didorong ataupun diprakarsai oleh pemerintah was-was untuk meringankan beban–beban yang tetap harus dibayar walaupun tidak beroperasi, ” kata Iwantono.

PHRI Jakarta mengusulkan tersedia potongan pembayaran/skema diskon pada pengusaha sebagai pengurangan beban tetap untuk menunjang wahana hotel tersebut.

Potongan itu antara asing subsidi dari pemerintah, potongan (harga) sebesar 30–50 persen arah biaya penggunaan listrik pada beban puncak (di malam hari) serta pembayaran bukan berdasar abonemen minimum namun berdasar riil pemakaian.

Selain itu diskon 20–30 persen atas kecil biaya penggunaan air desa, serta pengurangan beban ongkos pajak seperti, PBB, PB1, PPH, PPN, dan seterusnya melalui skema insentif atau “cash back”